Transparansi anggaran desa kini menjadi sorotan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan partisipatif. Transparansi anggaran bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tapi juga cara efektif membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya. Dengan penguatan sistem transparansi dan partisipasi…
Sebagai bentuk komitmen akuntabilitas kepada Masyarakat desa, Pemderintah Desa diharuskan mempublikasikan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Adapun bentuk publikasi ini bisa melalui papan baliho, media sosial dan web desa. berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Pemerintah Desa Kedungbendo menggunggah…
Sebagai bentuk komitmen akuntabilitas kepada Masyarakat desa, Pemderintah Desa diharuskan mempublikasikan Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Adapun bentuk publikasi ini bisa melalui papan baliho, media sosial dan web desa. berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Pemerintah Desa Kedungbendo menggunggah Info…
Desa Kedungbendo mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 306.278.000,- (Tiga ratus enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Dalam pengelolaanya berpedoman kepada : Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 100.3.4.2/2094/408.48.2025 tentang perancanaan pembangunan desa di…
Tim Inspektorat Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) di Desa Kedungbendo pada hari ini Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Kedungbendo ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan…
Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes, merupakan struktur / kondisi keuangan yang ada di Desa dalam satu Tahun Berjalan. Didalamnya mencakup Pendapatan Desa, dan Belanja Desa. Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Pemerintah Desa Kedungbendo Memasang Benner yang memuat Realisasi…
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan Anggaran Daerah salah satunya untuk menunjang pemenuhan insentif RT RW. Pada Tahun 2024 ini Anggaran yang dikucurkan melalui Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing masing ketua RT / RW yang…
Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBDES, maka pada hari ini Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Arjosari melaksanakan rangkaian Monev di Desa…
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangkat taat dan tertib pajak di Pemerintah Desa,…
