Tim Inspektorat Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) di Desa Kedungbendo pada hari ini Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Kedungbendo ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan…
Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes, merupakan struktur / kondisi keuangan yang ada di Desa dalam satu Tahun Berjalan. Didalamnya mencakup Pendapatan Desa, dan Belanja Desa. Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Pemerintah Desa Kedungbendo Memasang Benner yang memuat Realisasi…
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan Anggaran Daerah salah satunya untuk menunjang pemenuhan insentif RT RW. Pada Tahun 2024 ini Anggaran yang dikucurkan melalui Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk masing masing ketua RT / RW yang…
Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBDES, maka pada hari ini Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Arjosari melaksanakan rangkaian Monev di Desa…
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangkat taat dan tertib pajak di Pemerintah Desa,…
Pemerintah Desa Kedungbendo Berupaya Mempublikasikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Dalam APBDES / Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui Media Website ini Diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Bersama ini dilampirkan Laporan Realisasi Sampai Dengan Bulan Februari 2024.
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kewajiban utama bagi pengguna anggaran yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa. Kesesuaian antara Realisasi dan Anggaran menjadi point penting dalam Pelaporan ini. Bendahara desa selaku pemegang Aplikasi penunjang Laporan Keuangan yaitu SISKEUDES mempunyai tugas…
